Apakah benar Shila Sawangan bermasalah? Hal ini terkait dengan kabar tentang masalah lahan perumahan ini di media masa. Namun ada fakta sebenarnya tentang masalah di kompleks hunian mewah dan modern yang berada di lokasi strategis dekat dengan Jakarta ini. Untuk itu, Digital Info akan membahas latar belakang masalah dan fakta berdasarkan putusan hukum, agar masyarakat mengetahui kasus sebenarnya masalah yang terjadi di Shila Sawangan terkait lahan di proyek ini.
Shila Sawangan: Hunian Modern dan Mewah
Sebelum membahas masalah kasus yang terjadi di perumahan Shila Sawangan, ada baiknya mengenal terlebih dahulu tentang komplek hunian ini. Shila Sawangan (Shila at Sawangan) merupakan kompleks hunian yang dibangun megah di lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 102 hektar, di daerah Sawangan, Depok, Jawa Barat.
Kompleks hunian ini menawarkan pengalaman tinggal yang mewah dan nyaman bagi para penghuni dengan mengusung konsep bernuansa resor. Ada beragam tipe unit klaster yang memukau di Shila Sawangan yang menawarkan keunikan dan kenyamanan tersendiri, diantaranya:
- Klaster The Grove menawarkan konsep hunian yang modern dan nyaman, dengan fasilitas lengkap dan desain yang elegan. Penghuni di klaster ini dapat menikmati suasana yang tenang dan sejuk, serta akses mudah ke berbagai fasilitas di dalam kompleks.
- Tilia menghadirkan konsep hunian yang mengutamakan kenyamanan dan fungsionalitas. Desain interior yang apik dan ruang yang teratur menjadikan setiap rumah di klaster ini sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali oleh seluruh anggota keluarga.
- Lake Series menonjolkan keindahan danau yang menawarkan pemandangan yang memukau bagi penghuninya. Cluster Lake Vista, salah satu bagian dari South Lake, memberikan pengalaman tinggal yang eksklusif dengan pemandangan langsung ke tepi danau, menciptakan suasana yang menawan dan memikat.
- Klaster The Forest menawarkan pengalaman tinggal yang dekat dengan alam. Dikelilingi oleh pepohonan hijau dan udara segar, penghuni di klaster ini dapat menikmati suasana yang tenang dan damai, menjauh dari hiruk pikuk kota.
Desain modern yang dipadukan dengan ornamen yang elegan, rumah-rumah di kompleks ini tidak hanya menawan dari luar, tapi juga menyuguhkan kenyamanan maksimal di dalamnya.
Selain itu, kompleks ini juga menawarkan lebih dari 30 fasilitas ala resor yang memanjakan para penghuninya. Mulai dari fasilitas olahraga seperti fitness corner, outdoor gym, hingga jogging track, hingga fasilitas rekreasi keluarga seperti kolam koi dan sunken lounge, Shila at Sawangan menghadirkan pengalaman tinggal yang tak terlupakan bagi setiap penghuninya.
Terletak di lokasi prestisius di Depok, aksesibilitas ke berbagai tempat penting seperti tol dan stasiun kereta sangatlah mudah. Ditambah lagi dengan keberadaan berbagai fasilitas umum yang vital di sekitarnya, seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan, Shila at Sawangan menjadi pilihan ideal bagi mereka yang menginginkan hunian yang nyaman dan strategis. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di: https://shila.co.id
Latar Belakang Shila Sawangan Bermasalah
Latar belakang kasus Shila Sawangan bermasalah ini bermula dari sengketa kepemilikan lahan. Pada tahun 1973 – 1985, Ida Farida yang mengantongi Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK-Kinag) melakukan perjanjian sewa pakai tanah dengan PT Pakuan Sawangan Golf yang akan digunakan untuk pembuatan lapangan golf seluas kurang lebih 91 hektar di Desa Sawangan dan Desa Bojongsari, Depok, Jawa Barat.
Perjanjian tersebut kemudian diperpanjang pada tahun 1985 hingga tahun 2005. Namun sebelum batas akhir sewa jatuh tempo, pemilik lahan yaitu milik Ida Farida, memutuskan untuk tidak lagi menyewakan tanahnya.
Namun, pada tahun 2005, keluar surat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk PT Pakuan Sawangan Golf oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok yaitu:
- T-9 HGB No. 00864/Sawangan Luas 503.340 M²,
- T-8 HGB No. 00863/Sawangan luas 3.875 M², d
- T-2 HGB No. 00013/Bojongsari luas 217.760 M².
Kemudian, sertifikat HGB tanah tersebut telah dibatalkan oleh BPN Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 dan diumumkan di media massa pada 4 Mei 2017. Masalah menjadi ramai, ketika Pemkot Depok merencanakan membangun Alun-alun Kota Depok Wilayah Barat seluas 3 hektar di lokasi tersebut.
Ida Farida akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dengan nomor perkara 101/G/2021/PTUN.BDG, yang kemudian berlanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta dengan nomor perkara 81/B/2022/PT.TUN.JKT. Setelah kalah di dua tingkat pengadilan, Ida Farida mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara 519 K/TUN/2022.
Artinya lahan seluas 91 hektar yang saat itu dibangun perumahan oleh PT Pakuan Tbk. statusnya lahannya masih berproses hukum (belum final). Namun sudah beredar rumor bahwa Shila Sawangan bermasalah.
Penyelesaian Akhir Masalah Shila Sawangan
Setelah melewati proses persidangan yang panjang dan penuh dengan ketegangan, kasus sengketa lahan Shila Sawangan bermasalah akhirnya mencapai titik terang. Dalam keputusan tahap kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Ida Farida, menutup babak terakhir dari sengketa yang telah menyita perhatian publik.
Pada tahap kasasi, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Pemberitahuan Amar Kasasi yang menolak permohonan Ida Farida. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa permohonan kasasi yang diajukan tidak beralasan hukum yang cukup kuat untuk mengubah putusan pengadilan sebelumnya. Oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut ditolak, dan Ida Farida dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.
Surat Pemberitahuan Amar Kasasi Perkara Nomor: 519 K/TUN/2022/ Jo. No. 81/B/2022/PT.TUN.JKT Jo. No. 101/G/2021/PTUN.BDG
Keputusan ini memiliki beberapa implikasi penting:
- Kepastian Hukum: Dengan putusan kasasi ini, kepastian hukum terkait status kepemilikan lahan Shila Sawangan menjadi jelas. Ini mengakhiri sengketa yang telah berlangsung lama dan memberikan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat. Putusan ini juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, khususnya bagi tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok dan PT. Pakuan Tbk. Bagi penggugat Ida Farida, penolakan kasasi ini berarti harus menerima putusan pengadilan sebelumnya dan menjalankan kewajiban yang ditetapkan.
- Kekuatan Hukum Tetap: Dengan ditolaknya permohonan kasasi, putusan ini menjadi berkekuatan hukum tetap (inkracht). Artinya, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak terkait kasus ini di tingkat Mahkamah Agung. Semua pihak terkait harus menerima dan melaksanakan putusan ini.
Penutup
Kasus sengketa lahan Shila Sawangan akhirnya mencapai titik terang setelah melalui berbagai tahap persidangan yang panjang dan kompleks. Keputusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi Ida Farida menandai akhir dari perselisihan ini, memberikan kepastian hukum dan menegaskan putusan pengadilan sebelumnya. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi penanganan kasus serupa di masa depan, serta memperkuat prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia.
Dengan demikian, ketegangan dan kegelisahan yang telah melanda Shila Sawangan selama ini akhirnya mereda. Para pengembang dan calon pembeli dapat bernapas lega, mengetahui bahwa properti atas lahan atau tanah tempat hunian yang berdiri telah diakui secara hukum. Keputusan kasasi ini juga menjadi lambang perdamaian bagi kompleks perumahan tersebut, memungkinkan pengembang dan para penghuni untuk melanjutkan kehidupan dengan tenang dan tanpa gangguan.
